Perkembangan Etika dalam Bisnis dan Profesi

Perkembangan Etika Bisnis dan Profesi

Kata Etika sendiri berasal dari kata “ETHOS” dari bangsa Yunani yang memiliki arti nilai – nilai, norma – norma, kaidah dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang didefinisikan oleh bebrapa ahli sebagai berikut :

ü Drs. O.P Simorangkir

Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik

ü Drs. Sidi. Gajalba dan Sistematika filsafat

Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal

ü Drs. H. Burhanudin Salam

Cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Beberapa fase perkembangan etika diantaranya:

1.     Etika Teologis

Pada perkembangan generasi pengertian pertama, semua sistem etika berasal dari sistem ajaran agama.Semua agama mempunyai ajaran-ajarannya sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup bagi para penganutnya.

2.     Etika Ontologis

Dalam perkembangan kedua, sistem etika itu lama kelamaan juga dijadikan oleh para filosof dan agamawan sebagai objek kajian ilmiah. Etika yang semula hanya dilihat sebagai doktrin-doktrin ajaran agama, dikembangkan menjadi ‘ethics’ dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari sistem ajaran moral.

3.     Etika Positivist

Permulaan abad ke 20, orang mulai berpikir bahwa sistem etika itu tidak cukup hanya dikaji dan dikhutbahkan secara abstrak dan bersifat umum, tetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit dan bersifat operasional.

4.     Etika Fungsional Tertutup

Tahap perkembangan generasi pengertian etika yang terakhir itulah yang saya namakan sebagai tahap fungsional, yaitu bahwa infra-struktur kode etika itu disadari harus difungsikan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya dalam praktik kehidupan bersama. Untuk itu, diperlukan infra-struktur yang mencakup instrumen aturan kode etik dan perangkat kelembagaan penegaknya, sehingga sistem etika itu dapat diharapkan benar-benar bersifat fungsional. pada tahun 1996, Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua negara anggota membangun apa yang dinamakan “ethics infra-structure in public offices” yang mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode etik. Itu juga sebabnya maka di Eropa, di Amerika, dan negara-negara lain di seluruh penjuru dunia mengembangkan sistem kode etik dan komisi penegak kode etik itu. Tidak terkecuali kita di Indonesia juga mengadopsi ide itu dengan membentuk Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam Pasal 24B UUD 1945 dalam rangka Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Bersamaan dengan itu, kita juga membentuk Badan Kehormatan DPR, dan Badan Kehormatan DPD, dan lain-lain untuk maksud membangun sistem etika bernegara. Pada tahun 2001, MPR-RI juga mengesahkan Ketetapan MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

5.     Etika Fungsional Terbuka

Namun demikian, menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2017 ini, semua infra-struktur kode etik dan sistem kelembagaan penegakan etika tersebut di atas dapat dikatakan sama sekali belum dikonstruksikan sebagai suatu sistem peradilan etika yang bersifat independen dan terbuka sebagaimana layaknya sistem peradilan modern. Persoalan etika untuk sebagian masih dipandang sebagai masalah private yang tidak semestinya diperiksa secara terbuka. Karena itu, semua lembaga atau majelis penegak kode etika selalu bekerja secara tertutup dan dianggap sebagai mekanisme kerja yang bersifat internal di tiap-tiap organisasi atau lingkungan jabatan-jabatan publik yang terkait. Keseluruhan proses penegakan etika itu selama ini memang tidak dan belum didesain sebagai suatu proses peradilan yang bersifat independen dan terbuka. Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di amerika srikat pada tahun 1970-an.

Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode:

1.     Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

2.     Masa Peralihan : tahun 1960-an

pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai prsiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan).. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

3.     Etika Bisnis Lahir di AS : tahun 1970-an

terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu:

sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis

terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis.

Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

4.     Etika Bisnis Meluas Ke Eropa : tahun 1980-an

di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan nternasional.

5.     Etika Bisnis menjdi Fenomena Global : tahun 1990-an

Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Di indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Etika dalam Auditing

Etika sangat diperlukan setiap orang dalam berperilaku. Saat melakukan proses auditing, seorang auditor dituntut untuk bisa bekerja dan bertindak secara profesional sesuai dengan etika dan aturan yang ada. Etika dan aturan yang harus ditaati seorang auditor telah ditetapkan oleh pasar modal dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Keputusan yang nantinya diambil oleh seorang auditor sangat berpengaruh kepada publik dan para pengguna keputusan. Untuk itu seorang auditor diharapkan dapat melaksanakan etika dalam auditing yang dilakukan.

Etika dalam audit dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk melakukan suatu proses yang sistematis dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti secara objektif tentang informasi yang dapat diukur mengenai asersi-asersi suatu entitas ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan dan metepkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta melaporkan kesesuaian informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Etika Auditing adalah suatu sikap dan perilaku mentatati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Sedangkan Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.

Seorang auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan harus berpedoman terhadap standar auditing yang telah ditntukan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing:

1.     Kepercayaan Publik

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat akan menambah klien, karena untuk mendapatkan klien, auditor harus memiliki kepercayaan dari klien, dimana auditor bertanggung jawab terhadap laporan yang diperiksa dan hasil yang sebenar-benarnya.

2.     Tanggung Jawab Auditor kepada Publik

Auditor memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Public akan menuntut sikap professional dari seorang auditor, komitmen saat melakukan pekerjaan. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik.

3.     Tanggung Jawab Dasar Auditor

a.     Perencanaan Pengendalian dan Pencacatan

Seorang auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjan yang ia lakukan, agar apa yang telah dilakukan oleh auditor dapat dibaca oleh yang berkepentingan.

b.     Sistem Akuntansi

Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

c.      Bukti Audit

Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional dan harus memperoleh bukti yang sangat bermanfaat dalam mengaudit laporan keuangan.

d.     Pengendalian Intern

Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.

e.      Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan

Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

4.     Independensi Auditor

Independensi diartikan sebagai adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi akuntan public mencakup 4 aspek, diantaranya:

a.     Independensi Sikap Mental

Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

b.     Independensi Penampilan

Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.

c.      Independensi Praktisi

Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.

d.     Independensi Profesi

Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

5.     Peraturan Pasar Modal dan Regulator mengenai Independensi Akuntan Publik

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing,serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kereablean data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain adalah Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

a.     Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, review, atau atestasi lainnya.

b.     Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan.

c.  Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung

d.     Fee Kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.

e.  Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah orang yang termasuk dalam penugasan audit, review, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi yaitu: rekan, pimpinan, karyawan professional, dan/atau penelaah yang terlibat dalam penugasan

Contoh kasus:

“ Frank Dorrance, seorang manajer audit senior untuk Bright and Lorren,CPA baru saja diinformasikan bahwa perusahaan berencana untuk mempromosikannya menjadi rekanan pada 1 atau 2 tahun ke depan bila ia terus memperlihatkan tingkat mutu yang tinggi sama seperti masa sebelumnya. Baru saja Frank ditugaskan untuk mengaudit Machine International sebuah perusahaan grosir besar yang mengirimkan barang keseluruh dunia yang merupakan klien Bright and Lorren yang bergengsi. Selama audit, Frank menentukan bahwa Machine International menggunakan metode pengenalan pendapatan yang disebut “tagih dan tahan” yang baru saja dipertanyakan oleh SEC. Setelah banyak melakukan riset, Frank menyimpulkan bahwa metode pengenalan pendapatan tidaklah tepat untuk Machine International. Ia membahas hal ini dengan rekanan penugasan yang menyimpulkan bahwa metode akuntansi itu telah digunakan selama lebih dari 10 tahun oleh klien dan ternyata tepat. Frank berkeras bahwa metode tersebut tepat pada tahun sebelumnya tetapi peraturan SEC membuatnya tidak tepat tahun ini. Frank menyadari tanggung jawab rekan itu untuk membuat keputusan akhir, tetapi ia merasa cukup yakin untuk menyatakan bahwa ia merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 (AU 311) dan menyertakan sebuah pernyataan dalam kertas kerja bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya. Rekan itu memberitahukan Frank bahwa ia tidak akan mengizinkan pernyataan demikian karena potensi implikasi hukum. Namun, ia mau menulis sebuah surat kepada Frank yang menyatakan bahwa ia mengambil tanggung jawab penuh untuk keputusan akhir bila timbul suatu permasalahan hukum. Ia menutup dengan mengatakan, “Frank, rekan harus bertindak seperti rekan. Bukan seperti meriam lepas yang berusaha untuk membuat hidup menjadi sulit bagi rekan mereka. Anda masih harus bertumbuh sebelum saya merasa nyaman dengan anda sebagai rekan.”

Etika Dalam KAP

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Aturan etika itu adalah:

1.     Independensi, integritas dan objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Anggota KAP juga harus mempertahankan integritas dan objektivitas dimana harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahui atau mengalihkan pertimbangan pihak lain.

2.     Standar umum dan prinsip akuntansi standar umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, yaitu:

a.     Kompetensi professional

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional

b.     Kecermatan dan keseksamaan professional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional

c.      Perencanaan dan supervisi

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional

d.     Data relevan dan memadai

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya

e.      Kepatuhan terhadap standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

Sedangkan dalam prinsip-prinsip akuntansi, anggota KAP tidak diperkenankan untuk:

a.     Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

b.     Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI

3.     Tanggung jawab sosial kantor akuntan public sebagai entitas bisnis

Tanggung jawab utama kantor akuntan public meliputi ciri utama dari profesi akuntan public terutama sikap altruism yaitu mengutamakan kepentingan public dan juga memperhatikan sesama akuntan public dibanding mengejar laba.

4.     Krisis dalam profesi akuntansi

Krisis dalam profesi akuntan publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini, padahal apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia jasa profesi ini sangat dibutuhkan dan apabila kondisi ini terjadi maka akan mengancam eksistensi profesi ini.

Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan diatara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya

5.     Regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik

Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keseluruhan, kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik.  Untuk melakukan penegakan untuk kode etik, ada beberapa hal yang harus dilakukan sesuai dengan kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 sampai 1994, dimana:

a.     Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15 juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dansedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.

b.     Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).

c.      Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas

Peer Review

Peer review adalah proses regulasi oleh sebuah profesi atau proses evaluasi yang melibatkan individu – individu yang berkualitas dalam bidang yang relevan. Metode peer review bekerja untuk mempertahankan standar, meningkatkan kinerja dan memberikan kredibilitas. Dalam dunia akademis peer review sering digunakan untuk menentukan kesesuaian sebuah makalah akademis untuk publikasi

Contoh kasus pada PT. Muzatek Jaya:

“Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.”

Sumber:

https://josuavssitorus.wordpress.com/2016/01/04/etika-dalam-kantor-akuntansi-publik/

https://purnama110393.wordpress.com/2014/01/08/perkembangan-terakhir-dalam-etika-bisnis-dan-profesi/

https://thisisdanawriting.wordpress.com/2016/01/05/etika-dalam-auditing/

https://triasyulianti.wordpress.com/2016/12/27/etika-dalam-kantor-akuntan-publik/

Continue reading →

Perilaku Etika Dalam Bisnis Dan Perilaku Etika Profesi Dalam Professional Akuntansi

Perilaku Etika Dalam Bisnis Dan Perilaku Etika Profesi Dalam Professional Akuntansi

Etika dalam bisnis

Etika bisnis memiliki definisi yang hampir sama dengan etika profesi, namun secara lebih rinci. Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pimpinan, manajer, karyawan, agen, atau perwakilan suatu perusahaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika, tiga faktor utama merupakan:

a.     Perbedaan budaya

Perilaku bisnis orang Indonesia tentu memiliki berbagai macam perbedaan dan tentu saja berbeda dengan negara lain

b.     Perilaku organisasi

Dasar etika bisnis adalah bersifat kesadaran etis dan meliputi stnadar-standar prilaku.penetapan peraturan-peraturan perusahaan terkait perilaku dan menyediakan tenaga kerja pelatih sangat dibutuhkan oleh organisasi dimana untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang permasalah etika

c.      Physical

Kualitas air dan udara dan keamanan

d.     Moral

Kebutuhan akan kejujuran dan keadilan

e.      Bad judgment

Kesalahan operasi, kompensasi, eksekutif

f.       Activist shareholders

Shareholders etis konsumen dan environmentalist

g.     Economic

Kelemahan tekanan untuk bertahan

h.     Competition

Tekanan global

i.       Financial malfeasance

Berbagai skandal akuntanasi dan keuangan

j.       Governance failures

Pengakuan terhadap arti penting good governance dan isu-isu etika

k.     Accountability

Kebutuhan akan transparansi

l.       Institutional reinforcement

Hokum UU baru untuk mereformasi praktik bisnis dan profesi

3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika

1.     Sistematik

Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi

2.     Korporasi

Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan

3.     Individu

Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan dan karakter individual

Kepedulian perilaku bisnis terhadap etika

Suatu perusahaan dalam berbisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Namun mampu menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen. Para pelaku bisnis secara umum memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Perusahaan memiliki maksud dan tujuan bisnis yang sangat terkait erat dengan faktor-faktor berikut;

·        Pemenuhan kebutuhan

·        Keuntungan usaha

·        Pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan

·        Mengatasi berbagai risiko

·        Tanggungjawab sosial

Perkembangan dalam etika bisnis

Kegiatan bisnis dalam perdagangan pun memiliki aturan atau etika bisnisnya. Etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, etika bisnis telah menjadi fenomena global dan telah bersifat nasional, internasional dan global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Di indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika isnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di Jakarta

Etika bisnis dan etika profesi akuntansi

Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh manusia tersebut dapat memahami pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi dimana biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan.

Profesi akuntansi memiliki kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Akuntasni Indonesia (IAI). Dimana kode etik menurut IAI merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien sesame anggota profesi dan dengan masyarakat. Kode etik juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas dan mutu jasa yang diberikan yang sesuai dengan kode etik profesi.

Nilai etika lebih penting dibandingkan teknik akuntansi atau auditing, karena tanpa nilai etika kepercayaan yang diperlukan dalam fiduciary relationship tidak dapat dipertahankan, hak akuntan akan terbatas dan independensi makin berkurang. Nilai-nilai etika adalah sebagai berikut:

·        Integritas

Setiap tindakan dan kata-kata pelaku profesi akuntansi menunjukan sikap transparansi, kejujuran, dan konsisten

·        Kerjasama

mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun bekerja dalam tim

·        Inovasi

pelaku profesi mampu member nilai tambah pada pelanggan dan proses kerja dengan metode baru

·        Simplisitas

pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul, dan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana

Etika juga sangat dibutuhkan dalam berbisnis. Tanpa etika, maka perdagangan tidak akan berjalan dengan baik. Akuntansi membantu bisnis dan tanggung jawab utama dari bisnis untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Dalam menciptakan etika bisnis, hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

·        Pengendalian diri

·        Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

·        Mempertahankan jati diri

·        Menciptakan persaingan yang sehat

·        Menerapkan konsep “Pembangunan Berkelanjutan”

·        Menghindari sifat 5K (Katabelece, kongkalikong, koneksi, kolusi dan komisi)

·        Mampu menyatakan yang benar itu benar

·        Menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha

·        Konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama

·        Memelihara kesepakatan

·        Menuangkan ke dalam hukum positif

Karakter-karakter yang tidak beretika

1.     Buang sampah sembarangan

Buang sampah tidak pada tempatnya merupakan salah satu karakter yang tidak beretika. Sampah yang tidak ditempatkan sesuai tempatnya akan memberikan dampak seperti kumuhnya tempat tersebut, memberikan sumber penyakit dan terutama menghilangkan keindahan dari suatu tempat.

2.     Berbicara kasar atau tidak sopan di depan umum

Menggunakan bahasa yang tidak pada tempatnya merupakan salah satu karakter yang tidak baik dan bahkan cenderung tidak beretika. Penggunakan bagi siapa pun lawan berbicara itu berbeda, baik itu untuk yang seumuran, lebih kecil, bahkan lebih tua. Gunakan bahasa yang baik dan tidak menyingkung atau bahkan menyakiti orang lain

3.     Meludah di sembarang tempat

Meludah salah satu kelakuan atau bahkan karakter yang dapat kita temukan diberbagai tempat dimana pun, terumata di tempat umum. Banyak orang meludah sembarang dan itu terkesan “jijik” yang meninggalkan bekas. Sehingga ini akan menghasil sesuatu yang sangat mengotori tempat dan menganggu aktifitas kalayak ramai

4.     Merokok di depan umum

Merokok merupakan hal yang mungkin dapat ditemukan dimana pun, termasuk fasilitas umum yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Tak jarang peraturan tersebut dilanggar oleh sang perokok. Kelakuan tersebut akan mengganggu masyarakat yang ada disekitarnya dan memberikan penyakit, tidak hanya bagi perokok tetapi juga orang-orang yang juga menghirup asap rokok tersebut.

5.     Menghakimi orang lain sembarangan

Menuduh atau bahkan menghakimi sesorang merupakan salah satu tindakan tidak beretika yang saat sekarang ini sangat marak ditemukan. Main hakim sendiri sangat merugikan pihak yang terhakimi. Tanpa bukti yang jelas,tanpa melakukan pengecekan tragedi dan diskusi masyarakat, masyarakat bisa menuduh seseorang dengan opininya sehingga mempengaruhi orang lain dan tak jarang menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan bahkan cenderung criminal

Pemahaman etika profesi untuk sarjana ekonomi jurusan akuntansi

          Akuntan adalah mereka yang lulus pendidikan strata satu (S1) program studi akuntansi yang memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan dari Departemen Pendidikan atas rekomendasi dari organisasi profesi Ikatam Akuntan Indonesia (IAI). Bidang pekerjaan yang ditugaskan untuk para akuntan cukup luas. Mereka dapat berkerja pada sektor swasta atau perusahaan dan lembaga pemerintah. Mereka juga dapat bekerja pada departemen bagian akuntansi, keuangan, anggaran, audit internal dan bagian pada sektor public (BUMN), lembaga-lembaga negara dan pemerintah.

          Sebagai seorang sarjana ekonomi jurusan akuntansi, sangat dibutuhkan pemahaman bagaimana etika atau kode etik yang berlaku sebagai akuntan. Karena, para lulusan akuntansi diharapkan dapat menjadi auditor-auditor  professional yang lulus dari instansi yang siap pakai pada dunia kerja, baik itu pada sektor public maupun untuk sektor swasta.

          Akuntan sebagai profesi memiliki kewajiban yang mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti profesi yang telah ditetapkan agar dapat diterapkan dalam kegiatan mereka sebagai akuntan. Kewajiban akuntan sebagai professional mempunyai kewajiban yaitu dalam kompetensi, objektif dan mengutamakan integrasi. Pengertian profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian dibidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi public, akuntan internal yang bekerja pada perusahaan industry keuangan atau dagang yang bekerja di pemerintah dan akuntan sebagai pendidik.

Organisasi profesi yang relevan untuk program studi akuntansi

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkungan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan public yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada yang dibuat oleh organisasi profesi yang merupakan acuan para akuntan, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jenis-jenis profesi yang ada diantaranya:

1.     Akuntan public

Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi akuntansi yang menyediakan jasa audit yang bersifat independen. Yaitu memberikan jasa untuk memeriksa, menganalisis, kemudian memberikan pendapat / asersi atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2.     Akuntan manajemen

Akuntan manajemen merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Akuntan manajemen bertugas untuk membuat laporan keuangan di perusahaan

3.     Akuntan pendidik

Akuntan pendidik merupakan sebuah profesi akuntansi yang biasa bertugas atau bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, seperti pada sebuh Universitas, atau lembaga pendidikan lainnya. Akuntan manajemen bertugas memberikan pengajaran tentang akuntansi pada pihak – pihak yang membutuhkan

4.     Akuntan internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja

5.     Konsultan SIA/SIM

Salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan diluar pekerjaan utamanya adalah memberikan konsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan sistem informasi dalam sebuah perusahaan.Seorang Konsultan SIA/SIM dituntut harus mampu menguasai sistem teknologi komputerisasi disamping menguasai ilmu akuntansi yang menjadi makanan sehari-harinya. Biasanya jasa yang disediakan oleh Konsultan SIA/SIM hanya pihak-pihak tertentu saja yang menggunakan jasanya ini

6.     Akuntan pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), dan instansi pajak

Sanksi-sanksi pelanggaran etika

          Interaksi hubungan dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan penyalahgunaan, pelanggaran, ataupun penyimpangan. Walaupun telah ada etika sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat, namun masih ada sebagian diantaranya yang tidak taat, atau menentang dan bahkan membuat pelanggaran terhadap pedoman yang telah ada. Adapun beberapa hal yang membuat seseorang melanggar etika;

1.     Kebutuhan individu

2.     Tidak ada pedoman

3.     Perilaku dan kebiasaan individu

4.     Lingkungan yang tidak etis

5.     Perilaku orang yang ditiru

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada seseorang melanggar etika, diantaranya:

a.     Sanksi sosial

Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan ditentukan leh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dsb, pedoman yang digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama

b.     Sanksi Hukum

Sanksi ini diberikan oleh pihak berwengan, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Pedomannya suatu KUHP

Contoh pelanggaran etika:

1.     Pejabat yang melakukan tindak korupsi atau memakan uang rakyat

Sanksi sosia         l         : masyarakat tidak lagi percaya dengan penjabat tersebut dan cenderung membencinya.

Sanksi hukum      : pihak berwajib akan memberikan atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang ada para peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

2.     Melakukan tindakan asusila

Sanksi sosial        : masyarakat akan menggiring mereka yang melakukan tindakan tidak terpuji tersebut keliling kampung. Masyarakat juga cenderung tidak menyukai dan membicarakan perbuatannya kepada khalayak ramai. Sehingga dampak moral akan sangat dirasakan pelakor

Sanksi hukum      : mereka akan diberi sosialisasi terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Apabila tindakan tersebut melebihi dari batas normal, mereka akan dijerat dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan dan diberikan pembinaan

3.     Melakukan tindakan bullying

Sanksi sosial        : masyarakat bisa saja tidak lagi mau berkenalan lebih akrab lagi dengan mereka. Masyarakat bahkan mau men judge dengan kelakuan dan tindakan bulli tersebut. sehingga pelakor akan merasa terasingkan

Sanksi hukum      :pihak yang berwajib akan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seberapa besar dampak yang diakibatkan dari tindakan bully tersebut dan juga pihak instasi seperti sekolah, kampus, akan memberikan sanksi berupaka skorsing dan paling parah berupa DO atau di keluarkan dari instasi tersebut

4.     Dokter yang melakukan tindakan mal praktek

Sanksi sosial        : masyarakat tentu tidak akan percaya dan tidak mau lagi berobat ketempat dokter tersebut. masyarakat yang pernah mengalami tindakan mal praktek juga akan mendapatkan banyak kerugian. Sehingga mengakibatkan masyarakat berdemo dan membuat postingan diberbagai media sosial menceritakan apa yang telah dilakukan dokter tersebut. sehingga membuat masyarakat mencapnya sebagai dokter abal-abal.

Sanksi hukum      : tentu tindakan dari mal prakter tersebut, dokter bersangkutan akan dikeluarkan dari tempatnya berkerja. Tempat praktiknya ditutup dan ditindak oleh pihak yang berwajib sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

5.     Orang-orang penyebar berita hoax

Sanksi sosial        : munculnya berbagai berita hoax atau tidak benar keadaannya akan membuat masyarakat bingung harus mempercayai siapa. Ini akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat terhadap sumber yang memberikan berita hoax dan setiap apa pun berita yang muncul di media tersebut tidak lagi dipercaya masyarakat atau bahkan mengabaikan setiap berita yang ada

Sanksi sosial        : pihak yang berwajib akan menindak lanjutin berita-berita hoax yang simpang siur dalam masyarakat dan melakukan tindakan dapat berupa hukuman pidana atau perdata bagi pihak yang berani melakukan tindakan tersebut.

Referensi:

https://adamshofi.wordpress.com/2017/10/24/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi/

https://andriantochandra25.wordpress.com/2015/10/15/etika-profesi-akuntansi/

https://forumkuliah.wordpress.com/2009/02/05/pelanggaran-etika-sanksi/

https://noviantiriskaa.wordpress.com/2017/01/04/perilaku-etika-dalam-bisnis/amp/

Continue reading →